Kode Paket 100555114
Nama Paket PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 2025-2029 Repeat Order
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
48553121 PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 2025-2029 APBN
Uraian Singkat Pekerjaan  Uraian Singkat Pekerjaan.pdf
Tanggal Pembuatan 12 Maret 2024
Tahap Paket Saat Ini Penandatanganan Kontrak
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Perhubungan
Satuan Kerja KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Metode Pengadaan Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2024   
Nilai Pagu Paket Rp. 965.700.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 965.532.390,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Gedung Karsa Lantai 11 Ruang Monitoring Center Perhubungan Darat - Jakarta Pusat (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
NIB Nomor Induk Berusaha (NIB). klasifikasi bidang usaha Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (KBLI 62090)
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Peserta Non Tender 1 peserta